Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan publik setelah pelaksanaan perayaan Milangkala Tatar Sunda menuai kritik tajam dari sejumlah anggota DPRD Jawa Barat. Polemik tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu perdebatan luas di tengah masyarakat terkait sejarah, budaya, hingga penggunaan anggaran kegiatan budaya tersebut.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, anggota Fraksi PKB DPRD Jabar Maulana Yusuf Erwinsyah secara terbuka mengkritik rangkaian acara Milangkala Tatar Sunda yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menilai kegiatan tersebut tidak memiliki landasan sejarah yang kuat dan dianggap “ahistoris” karena hanya merujuk pada penetapan tanggal 18 Mei 669 Masehi tanpa referensi akademik yang jelas mengenai alasan pelaksanaan rangkaian acara selama 16 hari, mulai 2 hingga 18 Mei 2026.
Maulana juga menyoroti alur kirab budaya yang dimulai dari Sumedang hingga berakhir di Kota Bandung. Menurutnya, narasi sejarah yang dibangun dinilai tidak konsisten dengan perjalanan sejarah Tatar Sunda. Ia bahkan menyebut hal tersebut berpotensi mengajarkan sejarah Sunda yang keliru kepada masyarakat Jawa Barat.
Selain persoalan sejarah dan budaya, DPRD turut mempertanyakan transparansi anggaran kegiatan tersebut. Maulana Yusuf mengungkapkan adanya dugaan anggaran miliaran rupiah yang digunakan untuk pelaksanaan kirab budaya di sejumlah daerah. Ia mempertanyakan pernyataan pemerintah yang menyebut acara tersebut tidak menggunakan APBD, namun di sisi lain masuk dalam perencanaan pemerintah daerah.
Kritik juga datang terkait prioritas pemerintah daerah. Sejumlah pihak menilai Pemprov Jawa Barat seharusnya lebih fokus pada persoalan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hingga pemulihan pascabencana dibanding menggelar pesta budaya berskala besar. DPRD bahkan meminta agar kegiatan tersebut dievaluasi dan melibatkan para ahli sejarah Sunda agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, pendukung perayaan Milangkala Tatar Sunda menilai kegiatan tersebut merupakan bentuk pelestarian budaya Sunda dan penguatan identitas masyarakat Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut perayaan itu sebagai momentum memperkuat nilai budaya lokal serta memperkenalkan warisan Sunda kepada generasi muda.
Perdebatan mengenai budaya Sunda sendiri bukan hal baru bagi Dedi Mulyadi. Selama karier politiknya, ia dikenal kuat mengangkat budaya dan tradisi Sunda dalam berbagai kebijakan maupun simbol pemerintahan. Bahkan, sebelumnya ia juga pernah menuai kontroversi karena pendekatannya terhadap budaya Sunda yang dianggap sebagian pihak terlalu kental dengan unsur tradisional dan spiritual lokal.
Hingga kini, polemik Milangkala Tatar Sunda masih ramai dibahas di berbagai platform media sosial. Sebagian masyarakat mendukung langkah pelestarian budaya tersebut, sementara lainnya meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam menyusun narasi sejarah agar tidak memicu kesalahpahaman publik terhadap sejarah asli Tatar Sunda.
