Jakarta, 12 Juni 2026 – Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam perkembangan terbaru, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono, sebagai tersangka terkait pengadaan motor listrik yang digunakan untuk operasional program tersebut.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah bukti yang mengarah pada dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan kendaraan operasional bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Motor listrik tersebut sebelumnya direncanakan untuk mendukung mobilitas petugas dalam mendistribusikan layanan Program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat.
Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, proyek pengadaan motor listrik tersebut memiliki nilai yang sangat besar karena melibatkan puluhan ribu unit kendaraan yang akan didistribusikan ke berbagai wilayah Indonesia. Dalam proses penyidikan, Kejagung menduga terdapat praktik penggelembungan harga atau mark up yang berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah signifikan.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Dugaan korupsi dalam program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tersebut menimbulkan keprihatinan berbagai pihak.
Sebelumnya, Kejagung juga telah menetapkan sejumlah tersangka lain yang berasal dari lingkungan penyelenggara program. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam proses pengadaan maupun pengelolaan anggaran program.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat mengusut perkara ini hingga tuntas dan memastikan setiap pihak yang terbukti bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kalangan menilai pengungkapan kasus ini menjadi langkah penting dalam menjaga integritas program-program pemerintah yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar.
