JABAR Today, Bandung — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Bandung terus mendorong percepatan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung sebagai salah satu langkah strategis untuk membenahi sistem transportasi dan mengatasi persoalan kemacetan yang selama ini menjadi tantangan masyarakat Bandung Raya.
Percepatan tersebut kembali menjadi perhatian setelah Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur transportasi yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Pemerintah melihat persoalan transportasi di kawasan Bandung tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah kapasitas jalan. Diperlukan sistem angkutan umum massal yang terintegrasi sehingga masyarakat memiliki pilihan transportasi yang lebih teratur dan dapat menghubungkan berbagai wilayah di kawasan aglomerasi Bandung.
Dalam perkembangan terbaru, Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung menyatakan akan terus memperkuat koordinasi untuk mempercepat proyek BRT tersebut. Hal ini menjadi bagian dari agenda pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di kawasan Cekungan Bandung.
Menghubungkan Lima Wilayah Cekungan Bandung
BRT Cekungan Bandung dirancang bukan hanya sebagai moda transportasi di dalam Kota Bandung. Sistem ini memiliki cakupan yang lebih luas karena dirancang untuk menghubungkan lima wilayah, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebelumnya menjelaskan bahwa integrasi antardaerah menjadi salah satu alasan penting pembangunan BRT. Mobilitas masyarakat Bandung Raya setiap hari tidak mengenal batas administratif sehingga sistem transportasi juga membutuhkan konektivitas yang lebih terpadu.
Dengan konektivitas tersebut, masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar Bandung diharapkan dapat memiliki alternatif perjalanan menggunakan transportasi umum menuju pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan kawasan lainnya.
Persoalan kemacetan di Bandung Raya selama ini tidak hanya disebabkan oleh tingginya jumlah kendaraan, tetapi juga oleh pola pergerakan masyarakat yang berlangsung setiap hari dari kawasan penyangga menuju pusat kota dan sebaliknya.
Karena itu, pembangunan transportasi massal menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah melakukan penataan mobilitas kawasan metropolitan Bandung.
Proyek Senilai Rp1,3 Triliun
Pembangunan BRT Cekungan Bandung sebelumnya resmi dimulai melalui groundbreaking proyek Indonesia Mass Transit Project atau MASTRAN di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, pada Juli 2026.
Nilai investasi untuk proyek BRT Bandung Raya tersebut dilaporkan mencapai sekitar Rp1,3 triliun.
Infrastruktur yang direncanakan mencakup sekitar 21 kilometer jalur khusus, enam depo, 34 halte on-corridor, serta 719 halte off-corridor. Sistem transportasinya juga akan dilengkapi Intelligent Transport System (ITS) untuk mendukung pengelolaan layanan secara lebih modern.
Pemerintah menargetkan BRT memiliki waktu tunggu maksimal sekitar tujuh menit pada jam sibuk dan 15 menit pada jam tidak sibuk.
Target tersebut menunjukkan bahwa BRT dirancang sebagai angkutan massal dengan layanan yang terjadwal dan memiliki tingkat kepastian lebih tinggi dibandingkan pola transportasi perkotaan yang selama ini bergantung pada kondisi lalu lintas.
Enam Depo Jadi Bagian Infrastruktur Utama
Dalam rancangan pembangunan BRT Cekungan Bandung, pemerintah menyiapkan sejumlah depo yang akan mendukung pengoperasian armada.
Enam lokasi yang disebut dalam proyek tersebut antara lain Cicaheum, Leuwipanjang, Padalarang, Soreang, Cimenyan/Ciburuy dan Majalaya.
Keberadaan depo menjadi bagian penting karena fasilitas tersebut akan mendukung kebutuhan operasional, perawatan dan pengelolaan armada BRT.
Sejumlah pembangunan fisik juga mulai terlihat di lapangan. Salah satunya adalah pembangunan depo di kawasan Terminal Cicaheum. Pada September 2026, area terminal tersebut telah dialihkan untuk kebutuhan pembangunan depo BRT setelah sebelumnya dilakukan proses penataan dan pemberian kompensasi kepada pedagang terdampak.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan BRT bukan hanya berkaitan dengan pengadaan bus, tetapi juga membawa perubahan terhadap tata ruang dan fasilitas transportasi yang telah ada.
Anggaran Operasional Turut Dipersiapkan
Selain pembangunan infrastruktur, persoalan pembiayaan operasional menjadi bagian yang tidak kalah penting.
Pemerintah Kota Bandung sebelumnya menyatakan kesiapan untuk ikut menanggung subsidi atau Public Service Obligation (PSO) bagi layanan BRT Cekungan Bandung.
Pemkot Bandung menyebut porsi subsidi yang diproyeksikan dapat mencapai 42 persen pada tahun kedua operasional. Pada tahun pertama, alokasi yang disebutkan berada di sekitar 36 persen. Pemerintah juga pernah menyampaikan harapan agar tarif BRT dapat berada di sekitar Rp7.000 atau lebih rendah dari tarif angkutan kota yang disebut sekitar Rp10.000.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa besaran anggaran operasional secara riil masih harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Pemkot Bandung menyiapkan ruang anggaran, sementara nominal final akan ditentukan setelah kebutuhan operasional diketahui secara lebih terperinci.
Artinya, keberhasilan BRT tidak hanya bergantung pada pembangunan jalur dan halte, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan layanan setelah sistem tersebut beroperasi.
Dampak terhadap Pedagang dan Aktivitas Warga
Pembangunan infrastruktur berskala besar tentu membawa konsekuensi terhadap kawasan yang menjadi bagian dari jalur proyek.
Sejumlah pedagang dan pelaku usaha di sekitar fasilitas transportasi terdampak penataan. Di Terminal Cicaheum, misalnya, sebanyak 115 pedagang disebut telah menerima kompensasi sebelum proses pembangunan depo dimulai.
Sementara itu, kawasan Cicadas juga pernah menjadi bagian dari penataan terkait jalur BRT. Satpol PP Kota Bandung melakukan penertiban terhadap lapak yang sudah tidak digunakan, sementara proses penataan lebih lanjut dilakukan melalui tahapan administratif dan koordinasi dengan pihak terkait.
Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan transportasi publik.
Pembangunan infrastruktur di satu sisi ditujukan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, tetapi proses pelaksanaannya tetap membutuhkan komunikasi, sosialisasi dan penyelesaian terhadap dampak yang muncul di tingkat warga.
Bukan Sekadar Bus Baru
BRT Cekungan Bandung pada dasarnya tidak hanya berbicara mengenai pengadaan armada bus.
Konsep yang dibangun mencakup perubahan sistem transportasi secara lebih luas, mulai dari jalur khusus, halte, depo, sistem informasi hingga integrasi antarmoda dan antarkawasan.
Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan dengan lebih terencana.
Integrasi menjadi penting karena masyarakat Bandung Raya memiliki pola perjalanan yang kompleks. Banyak warga tinggal di satu daerah tetapi bekerja, bersekolah atau menjalankan aktivitas ekonomi di daerah lain.
Karena itu, keberadaan transportasi massal yang menghubungkan Kota Bandung dengan wilayah sekitarnya diharapkan dapat mendukung mobilitas tanpa harus selalu menggunakan kendaraan pribadi.
Tantangan Tidak Ringan
Meski pembangunan terus didorong, proyek BRT Cekungan Bandung tetap menghadapi berbagai tantangan.
Selain pembangunan fisik, pemerintah harus memastikan kesiapan halte, jalur, depo, armada, sistem teknologi, integrasi dengan moda transportasi lainnya serta pengaturan lalu lintas selama masa konstruksi.
Persoalan sosial juga menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang aktivitasnya berada di sekitar jalur pembangunan.
Belum lagi tantangan perubahan kebiasaan masyarakat.
Selama bertahun-tahun kendaraan pribadi menjadi salah satu pilihan utama mobilitas masyarakat Bandung Raya. Perubahan menuju transportasi publik membutuhkan layanan yang konsisten, mudah diakses, nyaman, aman dan memiliki waktu perjalanan yang kompetitif.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur saja belum cukup. Kualitas pelayanan dan pengalaman masyarakat ketika menggunakan BRT akan menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat pemanfaatannya.
Target Operasional 2027
Pemerintah sebelumnya menargetkan sistem BRT Cekungan Bandung dapat beroperasi penuh pada 2027. Sistem tersebut diharapkan menjadi bagian dari transformasi transportasi publik di kawasan Bandung Raya.
Percepatan yang kembali didorong pemerintah pada September 2026 menjadi bagian dari upaya mengejar target tersebut.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan bahwa sektor transportasi merupakan salah satu infrastruktur yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menempatkan BRT sebagai salah satu solusi yang disiapkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menangani persoalan transportasi di Cekungan Bandung.
Harapan Warga Bandung Raya
Bagi masyarakat, pembangunan BRT membawa harapan akan adanya sistem transportasi yang lebih tertata.
Jika pembangunan dan operasional berjalan sesuai rencana, BRT dapat menjadi salah satu pilihan perjalanan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi kepadatan lalu lintas setiap hari.
Namun, masyarakat juga tentu akan menunggu bagaimana implementasi proyek tersebut di lapangan, mulai dari ketepatan waktu pembangunan, akses menuju halte, tarif, keamanan, kenyamanan hingga integrasinya dengan angkutan umum yang sudah ada.
Pada akhirnya, keberhasilan BRT Cekungan Bandung tidak hanya dapat diukur dari berapa kilometer jalur yang dibangun atau berapa banyak halte yang tersedia.
Ukuran lainnya adalah seberapa banyak masyarakat bersedia meninggalkan sebagian penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi publik karena merasa layanan tersebut benar-benar memberikan manfaat.
Dengan target operasional 2027 dan percepatan pembangunan yang kembali didorong pemerintah pada September 2026, proyek BRT Cekungan Bandung kini memasuki fase penting.
Bandung Raya menantikan apakah transformasi transportasi tersebut nantinya mampu menghadirkan sistem mobilitas yang lebih terintegrasi sekaligus menjadi bagian dari solusi atas persoalan kemacetan yang selama ini dihadapi masyarakat.
Redaksi berita oleh ASBI Media Center
